KALIMANTANLIVE.COM – Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) resmi menjatuhkan sanksi finansial kepada sejumlah klub elite Eropa karena terbukti melanggar aturan Financial Fair Play (FFP). Klub-klub besar seperti Chelsea, Aston Villa, dan Barcelona termasuk di antara yang mendapat denda terbesar.
Pengumuman ini disampaikan oleh Club Financial Control Body (CFCB) UEFA pada Jumat (4/7), sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR) di bawah regulasi baru UEFA.
# Baca Juga :Kabar Abroad Pemain Timnas Indonesia: Arhan Menang Lagi, Calon Bek Kiri Timnas Beri Kejutan di Liga Eropa
# Baca Juga :HASIL Liga Champions: Dihajar Bayern Munich, Barcelona Gagal ke 16 Besar, Liga Eropa Bakal Panas
# Baca Juga :Jadwal Liga Eropa Malam Ini: Arsenal & AS Roma Cari Pelampiasan, Man United On Fire
# Baca Juga :HASIL Liga Eropa Malam Tadi – Lyon Lolos ke 16 Besar, Klub Liga Italia Napoli dan Lazio Beda Senasib
Chelsea Didenda 31 Juta Euro, Terancam Tambahan 60 Juta Euro
Klub asal London, Chelsea, menjadi yang paling besar menerima hukuman. Total denda sebesar 31 juta euro dijatuhkan secara langsung (unconditional), dengan rincian sebagai berikut:
20 juta euro karena melanggar aturan football earnings rule
11 juta euro karena pelanggaran squad cost rule
Selain itu, Chelsea juga harus menghadapi potensi denda tambahan sebesar 60 juta euro, yang dikaitkan dengan kesepakatan penyelesaian selama empat tahun. Klub ini juga diwajibkan menjaga rasio transfer positif—artinya pembelian pemain harus sebanding atau lebih kecil dari penjualan pemain—untuk menyusun skuad UEFA.
Aston Villa Kena Denda 11 Juta Euro
Nasib serupa dialami oleh Aston Villa, yang didenda 11 juta euro secara langsung, terdiri dari:
5 juta euro untuk pelanggaran football earnings rule
6 juta euro untuk pelanggaran squad cost rule
Klub asal Birmingham ini juga menyepakati denda bersyarat sebesar 15 juta euro dalam perjanjian penyelesaian berdurasi tiga tahun.
CFCB menyatakan bahwa rasio biaya skuad (squad cost ratio) kedua klub tersebut melampaui ambang batas 80% pada tahun 2024, yang secara otomatis memicu sanksi sesuai proporsi pelanggaran.
