MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Sebanyak 4 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa dilantik dan diambil sumpah janji oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, Sabtu, 12 Juli 2025 di aula Ruang Pintar Pemilu (RPP) sekretariat KPU Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut dilaksanakan karena adanya pergantian anggota PPS, yaitu PPS Kelurahan Lanjas, Desa Gandring, Desa Juju Baru dan Hurung Enep.
Pengambilan sumpah janji dilakukan secara langsung dan juga menggunakan perangkat teknologi virtual zoom kepada 2 anggota PPS Hurung Enep dan Juju Baru, disaksikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa Syahbubakar, Anggota KPU provinsi Kalteng Dwi Sasono, Anggota KPU Barito Utara Roya Izmi Fitrianti, Kasat Intelkam Polres Barito Utara AKP Erik Andersen dan anggota PPK setempat.
BACA JUGA : KPU Barito Utara Lantik dan Aktifkan Kembali PPK dan PPS, PSU Makin Dekat
Para petugas PPS baru ini diambil sumpahnya dan membacakan Fakta Integritas, yaitu diantaranya memperlakukan secara adil, imparsial (setara) dan non partisan kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi (cenderung mendukung) politik tertentu tanpa terkecuali.
Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Barito Utara Siska Dewi Lestari menerangkan, pergantian ini dikarenakan adanya anggota PPS yang mengundurkan diri disebabkan adanya profesi atau pekerjaan baru yang didapatkan bersangkutan.
Selanjutnya dijelaskan Siska, Badan ad hoc di KPU Barito Utara seperti PPK dan PPS, dilakukan secara metode evaluasi, sehingga tidak serta merta semuanya mengambil dari pelaksanaan Pilkada 27 November kemarin.
“Ada yang dengan sendirinya mengundurkan diri dan hal lain yang memang harus kami lakukan evaluasi sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan kembali,” terangnya.
Siska berpesan kepada anggota PPS yang baru dilantik agar bekerja mengikuti ketentuan atau aturan yang telah digariskan, terlebih saat ini Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat disorot oleh nasional.
“Semua mata di negara ini nantinya akan tertuju ke Barito Utara, jadi kalau kita salah bergerak sedikit pasti akan sangat kelihatan,” ujar Siska.
Siska memandang, anggota PPK dan PPS adalah pihak yang paling sangat mengerti bagaimana situasi dan kondisi di lapangan atau diwilayahnya masing-masing, maka mereka dipercaya untuk mengawal jalannya demokrasi di Barito Utara ini.
“Semua kami percayakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengawal jalannya demokrasi di Barito Utara ini sampai dengan 6 Agustus mendatang,” kata Siska.
Siska meminta badan ad hoc (PPK dan PPS) untuk selalu menjaga komunikasi dan koordinasi yang berjenjang ke atasnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau harus diselesaikan, segera komunikasikan, pesan Siska.
“Insya Allah kami di KPU Kabupaten standby 24 jam. PPK juga harus stanby 24 jam jika ada PPS yang butuh penyelesaian,” harapnya.
Siska juga tidak dapat menerima alasan-alasan seperti berdalih baru bergabung menjadi anggota badan ad hoc KPU, semua harus belajar cepat dan serius baik terkait aturan ataupun arahan, sebutnya.
