Adapun Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan keputusan perubahan arah proyek IKN tidak boleh berdasarkan pertimbangan politik semata, melainkan harus melalui kajian menyeluruh dari berbagai aspek.
Meskipun menjadi tuan rumah IKN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejauh ini bersikap hati-hati dan menunggu arahan resmi dari pusat.
“Kami di Pemprov Kaltim akan mendukung kebijakan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tukas Seno Aji.
Sumber: Borneotrend
Kalimantanlive.com/eep
