JAKARTA, Kalimantanlive.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan apresiasi kepada DPRD Kalimantan Selatan atas kinerja Badan Anggaran (Banggar) dalam membahas perubahan APBD Tahun 2025. Kalsel menjadi provinsi tercepat se-Indonesia dalam menyelesaikan proses tersebut.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Roy John Erasmus, S., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Banggar DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel di Jakarta, Senin (21/7/2025).
BACA JUGA: Banmus DPRD Kalsel Studi Banding ke DPRD Kota Bandung, Bahas Penguatan Fungsi Kelembagaan
“Kami mengapresiasi langkah cepat DPRD Kalsel. Setelah pelantikan kepala daerah dan legislatif, pembahasan perubahan APBD langsung berjalan dan menjadi yang pertama di Indonesia,” ujar Roy.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan bahwa percepatan ini bukan hanya soal kecepatan waktu, tetapi bagian dari komitmen menghadirkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS 2026 harus realistis, transparan, dan berdampak langsung.
“Kalau program tidak realistis dan tak menyentuh masyarakat, lebih baik tidak dianggarkan. Kita ingin minimal 80 persen target dapat tercapai,” tegasnya.
Kartoyo juga menyebut FGD ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum penting untuk menyusun arah kebijakan fiskal Kalsel yang adaptif terhadap dinamika global dan meningkatnya tuntutan layanan publik.
