“Ketidak sesuaian catatan antara KIB yang ada pada Pengelola BMD dengan kenyataan dilapangana terkait keberadaan fisik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4,” ujarnya.
Dengan adanya pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang tertata, tercatat secara transparan dan terdokumentasikan dengan baik, tentu akan membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara yang pada akhirnya nanti akan membantu tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
Sistem Informasi yang dikembangkan ini juga nantinya sebagai upaya BPKAD dalam mendukung pencapaian tujuh program prioritas Tabalong Smart.
Salah satu dari ketujuh program tersebut adalah maju, yang diimplementasikan melalui Tabalong Smart City yaitu sebuah konsep pembangunan Tabalong yang mengintegrasikan teknologi informasi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
“Program ini bukan hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berinovasi dalam menyelesaikan masalah berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki,” tambah Husai.*
Kalimantanlive.com/ A Hidayat
