MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara yang membidangi Pembangunan Dr. H. Tajeri, S.E, MM, S.H, MH tiba-tiba menyambangi kantor Disdukcapil Barito Utara, Senin, (28/7/2025) Pagi.
Tajeri datang berdua bersama Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muara Teweh Dr. Hj. Sofia, SE, MM, MPd yang juga adalah sang istri dari legislator dikenal sangat kritis ini.
H. Tajeri datang untuk mencek kesiapan Dinas Dukcapil Barito Utara terkait perekaman E – KTP jelang PSU 6 Agustus mendatang yang baru-baru ini banyak dipertanyakan masyarakat Kabupaten setempat.
“PSU Pemilihan Bupati Barito Utara periode 2025-2030 tinggal menghitung hari, berdasarkan fakta hasil Uji Publik yang dilaksanakan oleh KPU Barito Utara beberapa hari lalu, tercatat 7.363 masyarakat Barito Utara yang belum memiliki e-KTP, sementara persyaratan untuk ikut memilih harus membawa undangan dan e-KTP,” sebut Tajeri.
BACA JUGA : KPU Barito Utara Gelar Sosialisasi dan Uji Publik, Ada 7363 Belum Perekaman KTP Elektronik
Dirinya selaku Wakil Rakyat meminta kepada semua pihak agar bersama- sama memberikan penjelasan dan pengertian akan pentingnya e-KTP kepada masyarakat di desa atau kelurahan yang ada di Barito Utara, yaitu 93 Desa 10 Kelurahan.
“Semoga dengan adanya pemberitahuan dan penjelasan ini masyarakat segera datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman data penduduk, saya sudah konfirmasi langsung ke kantor Dukcapil bahwa mereka siap melayani perekaman, bahkan Dukcapil menambah jam kerja hingga malam hari,” ujar Tajeri.
Maka dari itu ia menghimbau kepada seluruh masyarakat yang Belum memiliki e-KTP agar segera datang ke kantor Dukcapil dan tanpa dipungut biaya, terang Tajeri. Selain itu banyak fungsi dari KTP elektronik yang dapat membantu bagi yang ingin mendapatkan pelayanan Pemerintah, sebutnya.
“Pemerintah menerapkan e-KTP bisa digunakan untuk berobat gratis di RSUD, e-KTP sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan, inilah salah satu pentingnya dan manfaat e-KTP yang akan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan pantauannya secara langsung, kata Tajeri, ada beberapa masyarakat dari desa yang datang untuk melakukan perekaman e-KTP, namun sangat disayangkan ketika dirinya ingin bertemu untuk konfirmasi dengan Plt. Kepala Dukcapil, kata pegawainya tidak ada alias tugas di luar daerah.
Padahal lanjut dia, waktu pertemuan beberapa bulan yang lalu di Balai Antang berkaitan tindak lanjut putusan MK tentang PSU Pilkada di Barito Utara, forum minta Dukcapil bekerja extra, karena waktu itu 8 ribu lebih masyarakat Barito utara yang belum memiliki e-KTP, dan kita minta Plt. Dukcapil jangan meninggalkan pekerjaan pawa waktu itu, ujar dia.
