Pemprov Kalsel juga mengoordinasikan penyediaan logistik darurat seperti masker, oksigen, dan APD untuk petugas lapangan, serta menjalin sinergi lintas sektor dengan bidang kehutanan, pertanian, dan kesehatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam arahannya meminta pemerintah daerah segera menetapkan status siaga atau darurat sebelum situasi memburuk, agar koordinasi dan bantuan pusat bisa lebih cepat tersalurkan.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Genjot Investasi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Merespons hal tersebut, Muslim menyatakan bahwa Pemprov akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan melaporkan kepada Gubernur untuk menindaklanjuti penetapan status.
“Saat ini belum darurat, tapi tren kekeringan menurut prediksi BMKG perlu direspons cepat. Penetapan status siaga akan segera dibahas,” ujarnya.
Untuk saat ini, baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru yang telah menetapkan status siaga. Pemprov mendorong kabupaten/kota lain mengikuti langkah serupa sesuai kondisi terkini di lapangan.
“Karhutla tidak bisa ditangani secara sektoral. Butuh gerak cepat dan kolaborasi lintas pihak demi melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas Muslim.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plt Kepala BPBD Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra, serta jajaran terkait lainnya.
Sumber: Adpim
