MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Rapat Koordinasi Kesiapan Logistik dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Badan Ad Hoc diadakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara di aula kantor Bappeda, Muara Teweh, 29/7/2025).
Hal ini sebagai langkah menyamakan persepsi dan mematangkan rencana pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kian mepet dengan hari pencoblosan tanggal 6 Agustus 2025 nanti.
Badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam hal ini Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merupakan bagian dari penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) turut hadir dalam kegiatan ini.
NACA JUGA : Debat Publik Paslon Bupati/Wakil Bupati Barito Utara, Ketua KPU Barut : Forum Pendidikan Politik
Hadir pula dalam kegiatan ini Ketua KPU Kalimantan Tengah Satriadi. Dimana ia menekankan pentingnya kesiapan logistik dan pertanggungjawaban keuangan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara.
“Memahami logistik itu seperti persiapan pernikahan. Jika ada yang kurang, tak ada yang protes tetapi di Pilkada jika logistik kurang, kita bisa dilaporkan,” kata Satriadi.
Pentingnya penyelesaian SPJ dengan tepat waktu dan berkesuaian adalah hal penting yang juga dikemukakan oleh Satriadi.
“Menerima anggaran itu menyenangkan, tetapi pertanggungjawabannya harus jelas. BPK akan memeriksa secara detail, bahkan sampai hal terkecil,” ujarnya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Barito Utara Siska Dewi Lestari mengatakan tentang waktu yang dimiliki penyelenggara PSU hanya 90 hari, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang termasuk pertanggungjawaban keuangannya.
