Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pembenahan tata kelola BUMD.
Ia menyoroti masih banyaknya BUMD yang belum optimal karena praktik salah kelola, nepotisme, dan ketidaksesuaian sektor usaha dengan potensi daerah.
BACA JUGA: Viral! Ibu Hamil Hadang Pencuri Motor di Jambi, Pelaku Akhirnya Ditangkap
“BUMD harus jadi motor PAD dan lapangan kerja. Jika dikelola asal-asalan, justru jadi beban fiskal,” tegasnya.
Tito juga mengungkapkan bahwa Kemendagri tengah merancang UU BUMD serta membentuk Ditjen Pembinaan BUMD sebagai langkah konkret penguatan pengawasan.
Ia menegaskan perlunya meritokrasi dalam pemilihan manajemen BUMD untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan usaha.
