BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Jumat (1/8/2025), di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel. Rapat ini menjadi bagian dari evaluasi awal program kerja tahun anggaran 2026.
Sejumlah OPD hadir dalam rapat, di antaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel. Masing-masing memaparkan rencana kegiatan prioritas dan kebutuhan anggaran.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kalsel Evaluasi Program Mitra Kerja, Dorong Sinergi dan Transparansi
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, mengatakan pihaknya mencatat berbagai masukan dari OPD, termasuk kebutuhan anggaran yang dianggap belum optimal.
“Semuanya sudah disampaikan, ada yang kekurangan dan perlu tambahan. Catatan ini akan kami bawa ke pembahasan di Badan Anggaran,” ujarnya.
Komisi I menegaskan pentingnya memastikan anggaran 2026 benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, bukan sekadar bersifat administratif.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah penanganan tenaga honorer dan PPPK di lingkungan Pemprov Kalsel. Menurut Ilham, Komisi I mendorong agar alokasi anggaran bagi tenaga honorer diperkuat.
