JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Suasana di halaman Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, mendadak berubah mencekam. Dua unit panser Anoa berwarna hijau loreng siaga penuh sejak Selasa (5/8/2025), menghadirkan atmosfer bak zona militer di jantung ibu kota.
Pemandangan tak biasa ini langsung menarik perhatian publik. Pegawai dan pengunjung yang lalu-lalang dibuat tertegun, bahkan sebagian memilih mengabadikannya lewat kamera ponsel. Wajah-wajah penasaran menatap ke arah kendaraan lapis baja buatan PT Pindad itu—siap menghalau ancaman dari segala penjuru.
# Baca Juga :Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
# Baca Juga :Rp11,8 Triliun Dana Korupsi Wilmar Dikembalikan, Kasasi Kejagung Masih Berproses
# Baca Juga :Bongkar Skandal Rp10 Triliun! Kejagung Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem Makarim
# Baca Juga :Kasus Suap Ekspor CPO, Kejagung Sita Ferrari, Harley Davidson, dan Uang Valas!
Ada Apa di Balik Tembok Kejagung?
Panser Anoa tak datang tanpa alasan. Kehadirannya berkaitan dengan pengamanan Sekretariat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), tim gabungan lintas kementerian yang kini bermarkas di kompleks Kejagung.
“Kehadiran panser ini dalam rangka pengamanan Sekretariat Tim PKH, di mana ada unsur TNI dan kebetulan kantornya di sini,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa siang.
Satgas PKH sendiri dikenal sebagai tim elite penegak hukum yang menyasar penguasaan kawasan hutan secara ilegal—menggabungkan kekuatan kejaksaan, TNI, dan kementerian teknis. Penempatan markasnya di Kejagung bukan hanya soal administratif, tapi bagian dari operasi strategis yang sedang dijalankan.
TNI Angkat Bicara: “Bukan Situasi Genting!”
Tak lama setelah ramai jadi sorotan publik, Markas Besar TNI memberikan klarifikasi. Kepala Puspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa tidak ada kondisi darurat nasional.
“Itu pengamanan rutin, sesuai permintaan Kejagung,” tegasnya.
Menurut Kristomei, keberadaan Anoa dilandasi hukum yang kuat. Ia mengacu pada Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Jaksa dan MoU TNI–Kejagung Nomor NK/6/IV/2023, yang mengatur dukungan TNI terhadap tugas-tugas kejaksaan, termasuk personel dan alutsista.
“Ini adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Profil Sang Monster Jalanan: Panser Anoa
Panser Anoa bukan sekadar kendaraan. Ini adalah simbol kekuatan dan kehadiran negara.
