“Kalau kita lengah, dampaknya bisa serius. Tujuan pembangunan bisa meleset dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tak tersentuh,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen, Saiful Arif menyatakan DPRD siap mendorong lahirnya regulasi teknis yang memperkuat pengawasan, termasuk sistem pelaporan berjenjang dari tingkat desa hingga verifikasi berlapis di lapangan.
BACA JUGA: Sambut HUT RI ke-80 dan HUT BPBD ke-11, BPBD Balangan Gelar Aneka Lomba
“Kami akan kawal penuh agar pembangunan dan bantuan benar-benar tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak punya komitmen terhadap Balangan,” pungkasnya.
(Kalimantanlive.com/Kamil)
