BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8/2025), di ruang rapat Komisi II.
Rapat diikuti perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel.
BACA JUGA: DPRD Kalsel Dorong Penambahan Anggaran Rumah Layak Huni 2026
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani), menyoroti pemangkasan anggaran di sektor strategis mitra kerja Komisi II.
Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prioritas nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak anggaran mitra kerja kami dipangkas signifikan, bahkan hingga setengah dari tahun sebelumnya. Ini sangat memprihatinkan karena sektor-sektor ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Paman Yani.
Menurutnya, pengurangan anggaran berpotensi menghambat program penting seperti cetak sawah dan pemberdayaan petani.
Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar melalui APBN, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan stimulus keuangan lainnya.
