Kalimantanlive.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa langkah tegas pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kejahatan ekonomi.
“Presiden ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kejahatan yang marak saat ini bukan hanya narkoba atau judi daring, tapi juga kejahatan ekonomi seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan ilegal,” ujar Yusril di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
BACA JUGA: MK Tegaskan Lagi: SD-SMP Negeri & Swasta Wajib Gratis, Negara Harus Bayar!
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai tindakan konkret, seperti pencabutan izin usaha dan pembatalan hak guna usaha (HGU) atas tanah-tanah yang ditelantarkan. Hal ini juga berlaku di sektor kehutanan dan pertambangan.
Khusus di sektor tambang, pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas ilegal. Jika ditemukan izin palsu, kadaluarsa, atau tidak sesuai prosedur, maka langkah hukum akan diambil.
