MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Rencana seleksi atau lelang jabatan untuk pengisian tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas, termasuk Kepala Badan dan yang setingkat dengannya, oleh Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan perlahan semakin menuai kritik tokoh publik dan warga Barito Utara.
Kendati Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sri Hartati menyatakan semua tahapan sudah dipastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk persetujuan dari Kemendagri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), rupanya penjelasan Kepala Dinas peninggalan H. Nadalsyah Koyem ini tetap saja menjadi kontroversi beberapa kalangan elit lokal dan warga di Barito Utara.
BACA JUGA : Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan Ungkap 3 Pesan Menteri dan Gebrakan Serta Netralitas PNS
Sebelumnya anggota DPRD Barito Utara Hasrat S.Ag melalui media telah menyarankan agar Indra Gunawan bersabar dan menunda hingga adanya Bupati Barito Utara definitif yang memang dipilih masyarakat Barito Utara.
“Kenapa tidak menunggu Bupati baru agar selaras dengan visi misinya?” tanya Hasrat pada waktu itu.
Jawaban Indra Gunawan saat dikonfirmasi media terkait hal ini mengatakan, bahwa dirinya bupati dan telah meminta izin, serta lelang jabatan adalah untuk mengisi kekosongan jabatan, jelasnya.
Bukan hanya Hasrat, beberapa sumber penting Barito Utara yang sementara ini tidak ingin dirinya dipublikasi mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa dirinya menaruh tanda tanya mendalam kepada Indra Gunawan pada detik-detik terakhir menjelang Barito Utara hampir dipastikan akan mendapatkan Bupati defenitifnya (15/8/2025).
“Naluri saya bertanya-tanya tentang ini, ada apa?” ucapnya.
Indra Gunawan juga dinilai kurang bijak mengambil langkah tersebut di tengah Kabupaten Barito Utara yang sedang menghadapi polemik politik terkait pemimpin daerahnya saat ini. Langkah tersebut dinilai dapat membuat Barito Utara jatuh pada polemik kembali.
Kemudian respons Indra yang langsung memperhadapkan kritik lokal pada wewenang kekuasaan Pemerintah Pusat juga dinilai bukan jawaban yang tepat.
“Harusnya dia melakukan penguatan demokrasi lokal dengan membiarkan Pemimpin lokal menunjuk Kadisnya sendiri, dan memahami era otonomi daerah dimana tidak ada lagi sentralisasi kekuasaan absolut,” ucap salah satu pemerhati Barito Utara yang juga menilai Lelang Jabatan tidak terlalu urgensi dilakukan saat ini.
Lanjut dia lagi, itulah sulitnya penjabat yang berasal dari droping pusat, kurang mengerti dan tidak mampu merasakan keadaan sikologis sekitarnya, karena memang tidak terikat secara emosional dengan daerah setempat, tuturnya.
Sementara itu Indra Gunawan yang beberapa waktu lalu coba dikonfirmasi mengenai mulai munculnya kritikan tajam dari beberapa masyarakat lokal terhadap dirinya hanya menjawab singkat, “Tidak apa-apa.”
