Selain itu, konflik antar-nelayan terkait batas wilayah tangkap juga menjadi persoalan yang sering muncul.
Khair menambahkan, nelayan tradisional sering menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari kurangnya akses bantuan hukum, minimnya pengakuan regulasi, hingga keterbatasan untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan perikanan.
Tak hanya membahas aspek hukum, ia juga menyinggung pentingnya keselamatan kerja. Menurutnya, perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepada nelayan saat menghadapi risiko di laut.
Kepala Desa Aluh-Aluh Besar, Harun, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai edukasi hukum mampu memberikan ketenangan bagi warganya dalam mencari nafkah.
“Alhamdulillah, warga kami kini lebih paham aturan hukum di laut. Dengan adanya kejelasan ini, mereka bisa bekerja dengan lebih tenang. Bagi kami, Pengacara Kalsel Syamsul Khair adalah sahabat nelayan,” katanya.
Kalimantanlive.com/Ilham
Editor: Elpian
