JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Suara lantang datang dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Muhammadiyah mendesak pemerintah agar segera melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia (Polri) buntut tragedi memilukan yang merenggut nyawa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21).
Korban tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pengamanan aksi unjuk rasa di depan DPR RI, Kamis (28/8/2025). Insiden itu sontak memicu gelombang amarah publik dan menjadi sorotan nasional.
# Baca Juga :Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob Usai Demo, Gojek Janjikan Santunan untuk Keluarga
# Baca Juga :BREAKING NEWS! Prabowo Murka: Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Presiden Minta Pelaku Dihukum Berat
# Baca Juga :Doa Para Rekan Ojol dari Banjarmasin untuk Affan, Driver yang Tewas dalam Tragedi Jakarta
# Baca Juga :Propam Polri Siarkan Langsung Pemeriksaan Polisi Kasus Rantis Brimob Tabrak Driver Ojol
“Tragedi ini membuktikan bahwa reformasi Polri pasca-Orde Baru telah gagal. Presiden harus segera memerintahkan investigasi independen terhadap seluruh pelanggaran aparat,” tegas Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dalam pernyataan resminya, Sabtu (30/8/2025).
Muhammadiyah Minta Audit Total Polri
Muhammadiyah menilai, penyalahgunaan kewenangan aparat sudah kelewat batas. LHKP dan Majelis HAM PP Muhammadiyah mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan persenjataan, kewenangan, hingga standar operasional Polri agar institusi benar-benar menjadi aparat sipil yang humanis, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Tak hanya itu, Muhammadiyah juga menolak mekanisme etik internal seperti Propam yang dinilai tidak transparan. Mereka menuntut investigasi independen melibatkan Komnas HAM dan masyarakat sipil, serta mengadili oknum Brimob di peradilan umum terbuka.
“Propam tidak cukup. Kami mendesak pembentukan tim independen agar investigasi berjalan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Busyro.
Bebaskan Demonstran, Hentikan Represi!
Selain keadilan untuk Affan, Muhammadiyah juga mendesak pemerintah agar membebaskan seluruh demonstran yang ditahan aparat. Mereka meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog terbuka dengan rakyat, bukan malah menutup ruang sipil dengan kekerasan.
