JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Gelombang aksi mahasiswa kembali jadi sorotan! Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin (1/9/2025).
Keputusan itu disampaikan langsung oleh Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram.
“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan tidak turun hari ini,” kata Ikram saat dikonfirmasi.
# Baca Juga :Jelang Aksi Demo Hari Ini, Polda Kalsel Ingatkan Peserta Unjuk Rasa Tetap Tertib dan Damai
# Baca Juga :Ratusan Ojol Banjarmasin Doakan Rekan Gugur, Tegaskan Tak Ikut Demo ke DPRD
# Baca Juga :Bandung Membara! Wali Kota Farhan Ungkap 5 Bangunan Musnah Akibat Demo Rusuh Pasca Tewasnya Ojol Affan
# Baca Juga :Rambu Lalu Lintas Jadi Sasaran Aksi Demonstran di Jalan Otista
Meski begitu, ia menegaskan rencana aksi lanjutan tetap ada, hanya saja waktunya akan mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan.
“Kita masih mencoba melihat kondisi supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” ujarnya.
Demo Dipastikan Digelar Besok
Tak lama berselang, Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, memastikan bahwa aksi tetap akan dilaksanakan besok, Selasa (2/9/2025). “Kita enggak hari ini, tapi Selasa,” ucapnya.
Demo besok disebut sebagai kelanjutan dari aksi besar bertajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”. Sebelumnya, pada 28 Juli 2025, BEM SI menggelar aksi “Indonesia (C)emas 2025” yang berakhir dengan pertemuan bersama Wamensesneg Juri Ardiantoro.
Saat itu, Juri hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup telinga terhadap aspirasi mahasiswa.
“Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika sesuai kepentingan bersama,” tegas Juri.
Ia bahkan menandatangani dokumen bundel tuntutan mahasiswa di hadapan massa sebagai bentuk komitmen pemerintah.
11 Tuntutan Panas Mahasiswa
Pada aksi 28 Juli 2025 lalu, BEM SI menyuarakan 11 tuntutan besar, antara lain:
Menolak keras upaya pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit.
Mendesak peninjauan pasal-pasal bermasalah dalam RUU dengan pelibatan publik yang lebih luas.
Transparansi perjanjian bilateral demi melindungi ekonomi nasional.
Audit menyeluruh izin tambang, tindak tegas illegal mining, dan jaminan hak masyarakat adat.
Batalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh serta buka data jumlah tentara sesuai MoU Helsinki.
Batalkan pembangunan pengadilan militer di Universitas Riau dan kampus lain.
Cabut UU TNI dan hentikan intimidasi terhadap sipil.
