3. Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Menuntut Penolakan Taman Nasional Meratus, Monopoli batu bara dan Konflik Agraria Sawit dan Masyarakat khususnya Kota Baru dan berbagai isu lokal Provinsi Kalsel
5. Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) dan sementara di sisi lain rakyat dibebani kenaikan pajak.
6. Menuntut peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mendesak perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
7. Menuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.”
“Seluruh tuntutan yang mereka sampaikan semua berpihak kepada rakyat, untuk kepentingan rakyat. Itulah yang saya tunggu. Tidak hanya di DPRD Provinsi, kami siap mengawal secepat mungkin dan berdialog dengan DPR RI karena tugas kewenangannya DPR pusat,” kata H Supian HK.
Dia menegaskan akan langsung mengawal menyampaikan tuntutan Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan ke DPR Pusat, supaya nanti bisa dijadikan percontohan provinsi lain, bahwa DPRD Kalsel dekat dengan rakyat.
Terkait adanya penolakan terhadap Taman Nasional Meratus, Supian HK menyatakan dirinya siap tanda tangan bila memang merugikan rakyat Kalsel.
“Apabila merugikan masyarakat harus ditolak, saya sangat mendukung tuntutan masyakat, apalagi disebut-sebut ada tambang berizin, saya siap mundur. Berarti saya tidak bisa mengawasi,” ucap Supian HK.
