BREAKING NEWS! Jakarta Bergejolak Hari Ini: Ribuan Polisi Amankan Demo Panas di DPR & Monas 4 September 2025

JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Ibu Kota kembali memanas! Kamis (4/9/2025), ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan. Dari depan Gedung DPR/MPR RI hingga kawasan Monas, gelombang protes mengguncang Jakarta.

Polisi pun tak tinggal diam. Sebanyak 2.143 personel gabungan diterjunkan demi mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang diprediksi bakal berlangsung sengit.

# Baca Juga :GEGER! Bareskrim Dalami Konten Demo Disusupi Judi Online Berkedok Gift TikTok

# Baca Juga :Hidup Tenang Tanpa Takut Serangan Jantung! 6 Cara Ampuh Jaga Kesehatan Jantung Sejak Dini

# Baca Juga :MANDUL LAGI! Timnas U-23 Gagal Bobol Laos, Jalan ke Piala Asia Kian Terjal

# Baca Juga :BARU TERUNGKAP! Detik-Detik Pria Misterius Lempar Kayu Membara ke Ruang Kerja Emil Dardak hingga Grahadi Berkobar

DPR Jadi Titik Panas Pertama

Sejak pukul 08.30 WIB, massa dari Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara sudah mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto.

Meski hanya sekitar 50 orang, tuntutan mereka cukup berat: mulai dari audit transparan anggaran DPR, pembentukan pansus anti-mafia korupsi, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

Monas Membara, Ribuan Buruh Bergerak

Situasi semakin memanas menjelang siang. Sekitar pukul 11.00 WIB, massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tumpah ruah di Silang Selatan Monas.

Jumlahnya tak main-main, hampir 1.000 orang! Mereka menuntut:

Hentikan kriminalisasi peserta aksi

Turunkan tarif pajak, listrik, air, tol, dan harga sembako

Sahkan RUU Perampasan Aset

Potong tunjangan pejabat tinggi hingga 50%

Nama-nama seperti Ifan Ibrahim, Tara, Rivaldi Haryo Seno, dan Sunarno disebut sebagai penanggung jawab aksi.

Partai Berkarya Ikut Turun Tangan

Tak hanya buruh dan masyarakat sipil, Forum Ketua DPW Partai Berkarya juga melakukan aksi di kawasan Monas sejak pagi. Sekitar 100 orang hadir dengan koordinator aksi Muhammad Arham.

Isu yang mereka bawa: dugaan maladministrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya soal lambatnya pengesahan kepengurusan hasil Munas I Partai Berkarya.