JAKARTA, Kalimantanlive.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr. (HC) H. Supian HK, SH., MH., bersama wakil ketua, pimpinan alat kelengkapan dewan, serta sejumlah anggota DPRD Kalsel menyampaikan tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel ke DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Rombongan diterima Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, SH., MH., bersama anggota DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel. Dalam pertemuan itu, Supian HK menyampaikan aspirasi masyarakat yang mencakup isu nasional maupun lokal.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kalsel Pelajari Pariwisata Bali untuk Tingkatkan PAD
Tujuh tuntutan utama yang disampaikan meliputi efisiensi gaji dan tunjangan DPR, reformasi Polri beserta revisi undang-undang, pengusutan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, penyelesaian konflik pertambangan dan agraria, evaluasi program strategis beranggaran besar, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pengesahan RUU perampasan aset dan perlindungan masyarakat adat.
Selain itu, DPRD Kalsel juga menyoroti isu lokal seperti penolakan rencana penetapan Hutan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian terhadap tenaga honorer di Banua.
Rifkynizami menyampaikan apresiasi atas aksi damai Aliansi Rakyat Kalsel dan berjanji seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. “Silakan dilihat progresnya.
Hal-hal yang menjadi kewenangan pimpinan dan presiden akan kami teruskan sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.
