BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Aliansi Masyarakat Adat Meratus menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus dalam audiensi bersama Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025).
Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam ruang hidup serta hak adat masyarakat yang telah bergantung pada hutan Meratus selama ratusan tahun.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kalsel Kawal Proyek Jalan dan Jembatan Strategis di Jakarta
Aliansi menegaskan, sekitar 52,84% area yang diusulkan sebagai taman nasional merupakan wilayah adat Dayak Meratus, sehingga penetapan ini dikhawatirkan membatasi akses dan merampas hak masyarakat adat.
Aliansi mendesak pemerintah mengakui hak adat sebelum membahas model konservasi baru. Mereka juga meminta pembatalan seluruh proses penetapan taman nasional.
Komisi II DPRD Kalsel menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat Meratus. “Notulen hasil audiensi akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD untuk diteruskan ke Gubernur Kalsel. Itu batas kewenangan kami,” ujar Anggota Komisi II, Muhammad Yani Helmi.
Dengan sikap ini, penolakan Aliansi Meratus mendapat dukungan resmi DPRD Kalsel. Langkah tersebut diharapkan membuka jalan bagi kebijakan pengelolaan Meratus yang tetap berpihak pada masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sumber: DPRD Kalsel
