Sementara itu, perwakikan aliansi LSM dan aktivis menyampaikan sejumlah usulan. Di antaranya, meminta Pemerintah Daerah lebih terbuka dalam menyampaikan progres kegiatan yang dibiayai dana kompensasi.
Selain meminta, melibatkan pihak aliansi dalam penyusunan addendum di Kantor Bupati Kotabaru guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Kalinlmantanlive.com
Sumber : DPRD
