PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Penutupan pabrik penampungan puya dan penertiban pernambangan pasir zirkon di Provinsi Kalimantan Tengah mendapat sorotan kalangan anggota DPRD Kalteng.
Betapa tidak, selama ini sebagian masyarakat di provinsi ini masih menggantungkan hidupnya dari menambang pasir puya, namun belakangan gencar dilakukan razia.
Penertiban pasir puya atau zirkon yang dilakukan tersebut tentu membawa dampak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya untuk menambang pasir puya tersebut.
Sehingga, diharapkan ada solusi terhadap masalah ini agar penertiban yang dilakukan jangan sampai membuat perekonomian masyarakat terganggu.
Terkait hal tersebut jadi sorotan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perlu dicarikan cara agar masyarakat tidak kehilangan pekerjaanya.
Bambang Irawan, anggota DPRD Kalteng turut memantau terkait hal tersebut, dia menyoroti terhadap masalah pengawasan pertambangan yang masih menjadi kewenangan pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng ini, mengharapkan Pemda mengusulkan agar pengawasan pertambangan tidak menghambat investasi di Kalteng.
Bukan hanya itu, dia juga meminta agar kegiatan pengawasan atau penertiban yang dilakukan juga tidak membuat perekonomian masyarakat terganggu terutama yang bergantung dengan usaha tersebut.
“Saya berharap nasib masyarakat yang selam ini hidupnya bergantung pada usaha tambang tidak terkena dampak, tentu ini juga harus dipertimbangkan dan dicarikan solusinya,” ujarnya, kemarin.
Apalagi lanjut dia, tindakan penutupan pabrik penampungan puya yang ada juga ditutup tentu juga membawa dampak bagi masyarakat penambang.
Diungkapkan, dia akibat penutupan pabrik penampungan puya tersebut masyarakat terdampak, juga akibat kasus akibat kasus korupsi tambang.
Dia berharap, kebijakan pengawasan terhadap tambang puya yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat dapat dikoreksi dan harus ada peran pemda dalam hal ini.
