“Fungsi anggaran DPRD bukan hanya mengesahkan, tapi juga mengawasi. Karena itu, kami ingin pelaksanaan efisiensi benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar di tengah kondisi fiskal yang ketat, pemerintah daerah tetap cermat dalam menentukan prioritas belanja. Pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar, menurutnya, harus tetap menjadi sektor utama yang tidak boleh dipangkas.
BACA JUGA: Fraksi PAN: APBD 2026 Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Balangan
“Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Justru di tengah keterbatasan fiskal, kita harus memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
(Kalimantanlive.com/Kamil)
