KALIMANTANLIVE.COM – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi sorotan. Kali ini, bukan jalan tol atau gedung kementerian yang dibahas, melainkan rumah mewah untuk pimpinan dan anggota DPR RI.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 4,73 triliun hanya untuk hunian para wakil rakyat di ibu kota baru.
# Baca Juga :CATAT! Ini Paket Lengkap Stimulus Ekonomi Prabowo: dari Sarjana Magang Digaji UMR hingga Pekerja Nol Pajak!
# Baca Juga :KORUPSI Kuota Haji 2024! Ustaz Khalid Basalamah Serahkan Uang ke KPK Usai Jadi Korban Mafia Travel
# Baca Juga :Manfaat Dahsyat Minum Air Kelapa Setiap Hari: Segar, Sehat, dan Kaya Nutrisi!
# Baca Juga :Tottenham vs Villarreal: Thomas Frank Siap Jalani Debut Bersejarah di Liga Champions!
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan proyek ini segera dimulai usai proses tender rampung akhir September atau awal Oktober 2025. “Proyek sudah berjalan dengan skema kontrak tahun jamak hingga 2027,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
732 Unit, dari Rumah Tapak Elite hingga Rusun Legislatif
Hunian para pejabat ini bakal dibangun dalam dua bentuk: rumah tapak superluas dan rusun modern. Rinciannya:
18 unit rumah tapak untuk pimpinan DPR (3 untuk Ketua DPR dan 15 untuk Wakil Ketua). Masing-masing rumah seluas 580 m².
714 unit rusun untuk anggota dewan, terdiri atas 567 unit untuk Anggota DPR RI dan 147 unit untuk Anggota DPD, dengan luas 390 m² per unit.
Basuki menegaskan, opsi rusun dipilih demi efisiensi lahan. “Kalau semua rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan berlipat ganda,” tegasnya.
Anggaran Bertahap, Triliunan Rupiah per Tahun
Meski totalnya Rp 4,73 triliun, anggaran yang ditender pada 2025 hanya Rp 3,68 triliun. Dana ini dibagi ke dalam tujuh paket pekerjaan, termasuk kawasan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam, dan infrastruktur pendukung.
Tahun 2026, pagu indikatif IKN bahkan meningkat hingga Rp 6,26 triliun. Sisa pembangunan rumah DPR akan ditutupi dari anggaran tahun berikutnya.
