JAKARTA, Kalimantanlive.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui forum diskusi, setiap alokasi anggaran diupayakan tersusun secara transparan, tepat sasaran, serta mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kalsel Apresiasi Meriahnya Penutupan MTQ ke-51 HSU
Pembahasan ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Beberapa isu penting dibahas, di antaranya transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, hingga program prioritas pembangunan.
DPRD Kalsel menekankan bahwa APBD 2026 tidak hanya harus sesuai regulasi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat Banua.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, menyampaikan bahwa masukan dari Kemendagri akan menjadi panduan penting dalam menata APBD.
