BOGOR, KALIMANTANLIVE.COM – Jawa Barat kini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak di Indonesia. Kondisi ini membuat Gubernur Dedi Mulyadi turun tangan langsung dan menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program.
Fokus Evaluasi
# Baca Juga :Heboh! Surat Perjanjian Rahasiakan Keracunan Program MBG di Blora Viral, Kini Ditarik dan Diganti
# Baca Juga :HOROR! 301 Siswa SD hingga SMK Keracunan Massal Usai Santap MBG di Bandung Barat, Status KLB Mengintai
# Baca Juga :Heboh! Terbongkar Perjanjian Rahasiakan Kasus Keracunan MBG di Blora, DPRD Marah Besar
# Baca Juga :Darurat Garut! Korban Keracunan MBG Kini Capai 569 Pelajar, Puluhan Dirawat Intensif
Dedi menegaskan ada dua hal utama yang menjadi sorotan:
Kualitas menu makanan yang disajikan untuk peserta program.
Kemampuan SPPG dalam memberikan pelayanan sesuai standar.
“Kalau penyelenggara tidak mampu, dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi. Vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti,” tegas Dedi di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).
Ia memastikan dalam waktu dekat akan bertemu dengan seluruh pengelola SPPG di Jawa Barat guna memastikan standar kelayakan dan pelayanan benar-benar terpenuhi.
Akar Masalah Keracunan MBG
Menurut Dedi, keracunan massal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah penerima MBG dengan tenaga pelayan di lapangan.
Selain itu, pola penyajian makanan yang terlalu lama jeda waktu sejak dimasak hingga disantap memperburuk kualitas gizi dan memicu keracunan.
Contoh nyata: makanan dimasak pukul 01.00 dini hari, namun baru disajikan sekitar pukul 12.00 siang.
“Kalau penyelenggara tidak mampu menjaga kualitas, ya harus diganti dengan yang lebih kompeten,” tegasnya lagi.
