Kalimantanlive.com – Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.
Al Haris mengatakan penurunan TKD berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan belanja operasional pegawai, termasuk kewajiban terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Pertamina Imbau Warga Tak Terpengaruh Isu Negatif soal Etanol di BBM
“Penurunan TKD ini luar biasa. Banyak daerah kesulitan membayar TPP karena beban operasional pegawai besar sekali,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak pemerintah daerah kini kesulitan menjaga keseimbangan APBD 2026 akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur.
Kondisi ini terutama dirasakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil yang sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
