“Kalau PAD kecil, otomatis TKD ini jadi tumpuan utama. Kalau dikurangi, kemampuan membiayai program prioritas daerah juga berkurang,” tambahnya.
Al Haris mencontohkan, Jambi mengalami penurunan TKD cukup signifikan, dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun, yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Meski begitu, ia menyambut baik respons Menteri Keuangan yang berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan APBN dan APBD 2026 agar sinergi fiskal pusat dan daerah tetap terjaga.
BACA JUGA: Shutdown Pemerintah AS Menghantui, Rupiah Diproyeksi Menguat Tipis
Pertemuan antara Menkeu dan APPSI itu membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan DBH.
Sejumlah kepala daerah hadir, di antaranya Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Sumber: Antaranews
