Keluhan lain muncul terkait genangan air di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring yang telah berlangsung sekitar empat tahun terakhir. Lahan seluas sekitar 200 hektare kini tidak bisa lagi digarap akibat luapan air dari ujung Irigasi Amandit.
“Air dari ujung irigasi Amandit meluap ke wilayah Sungai Paring. Lahan warga tenggelam dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kami akan mendorong agar Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah provinsi mencari solusi,” jelas Kartoyo.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kalsel Tinjau CSR dan Serapan Tenaga Kerja Lokal di PT SIS Tabalong
Menutup kegiatan, Kartoyo memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme resmi DPRD.
“Semua masukan akan kami tindak lanjuti. Saya akan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BWS terkait irigasi dan BPJN untuk infrastruktur jalan,” tegasnya.
Ia berharap hasil reses ini menjadi dasar langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
“Kami ingin setiap persoalan masyarakat segera mendapat perhatian agar pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sumber: DPRD Kalsel
