Hasil audit BPKP juga menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota telah menjalankan intervensi spesifik dan sensitif, namun pelaksanaannya dinilai belum fokus dan belum efektif.
“Anggaran besar banyak terserap untuk perjalanan dinas dan rapat, bukan pada kegiatan utama. Padahal, kegiatan seperti penimbangan balita dan pemberian tablet tambah darah harus jadi prioritas,” tegas Fajar.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Bekali ASN Keterampilan Praktis Jelang Purna Tugas
Pemprov Kalsel merekomendasikan agar daerah memperkuat komitmen pimpinan, mengarahkan ulang alokasi anggaran untuk intervensi langsung, serta memperketat pengawasan program di lapangan. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada 2026 untuk menilai tindak lanjut dari hasil tahun ini.
Dalam waktu dekat, Pemprov Kalsel juga akan mengumumkan kabupaten/kota terbaik dalam penurunan stunting 2024 sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi daerah lain.
“Kami tidak ingin evaluasi ini hanya jadi dokumen, tapi benar-benar jadi dasar perbaikan dan pembelajaran bersama,” tutup Fajar.
Sumber: MC Kalsel
