“Kami memahami dinamika kebijakan dari pusat, namun program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel II, H. M. Alpiya Rakhman, menambahkan, proses pembahasan kali ini mencerminkan kemitraan kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
BACA JUGA: GEPAK Audiensi dengan Komisi I DPRD Kalsel, Bahas Penguatan Peran di Daerah
“Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan rakyat Banua,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel H. Syarifuddin, selaku Ketua TAPD, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif.
Penghematan difokuskan pada pos administrasi seperti perjalanan dinas dan operasional, tanpa mengganggu program utama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Program pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. Kami berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Sumber: DPRD Kalsel
