JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa air yang digunakan untuk memasak menu MBG wajib menggunakan air galon atau air bersertifikat, bukan sembarang air.
Langkah tegas ini diambil demi menjamin keamanan dan kebersihan makanan yang akan dikonsumsi jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia.
# Baca Juga :Ashanty Mengaku Memaafkan Mantan Karyawannya, Tapi Bersikeras Agar Proses Hukum Berlanjut
# Baca Juga :VIRAL! Frank de Boer Jadi Sorotan Usai Pelukan dengan Simon Tahamata, Legendaris Ajax Pelatih Baru Timnas?
# Baca Juga :PRABOWO GEBRAK KEBIJAKAN HAJI! Biaya Dipangkas & Waktu Tunggu Dipersingkat
# Baca Juga :BARCELONA DI AMBANG PETAKA! Terancam Diusir dari Liga Champions Akibat Skandal ini
“Masak MBG Harus Pakai Air Galon!”
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025), Dadan menegaskan pentingnya penggunaan air bersertifikasi.
“Air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galonan atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi,” ujarnya.
Menurut Dadan, kualitas air yang buruk menjadi penyebab utama gangguan pencernaan pada anak-anak di berbagai daerah Indonesia.
“Banyak kasus gangguan pencernaan berasal dari air yang tidak layak. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Antisipasi Kasus Keracunan
Tak hanya soal air, BGN juga mengambil langkah strategis untuk mencegah kasus keracunan massal yang sempat terjadi dalam pelaksanaan MBG di beberapa daerah.
Mulai tahun ini, jumlah penerima manfaat per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibatasi hanya 2.000–2.500 anak, dan maksimal 3.000 anak jika didampingi juru masak bersertifikat.
“Penerimaan manfaat rata-rata antara 2.000 sampai 2.500. Bisa sampai 3.000 kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat,” jelas Dadan.
Juru Masak Profesional Wajib Dampingi SPPG Baru
Untuk menjaga kualitas penyajian makanan, BGN juga mewajibkan pendampingan oleh juru masak profesional di setiap SPPG baru selama lima hari pertama beroperasi.
“Kita minta ada juru masak profesional yang akan mendampingi terutama SPPG-SPPG baru selama lima hari. Dan kalau kurang, bisa dilanjutkan,” ujar Dadan.
Langkah ini diharapkan bisa menekan potensi kesalahan dalam proses pengolahan dan distribusi makanan di sekolah.
BGN juga tengah melengkapi seluruh SPPG dengan alat rapid test untuk memastikan kualitas bahan baku dan masakan sebelum dibagikan ke siswa.
