JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan besar yang mengguncang jagat perhajian nasional. Dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025), Prabowo menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji sekaligus memangkas waktu tunggu pemberangkatan secara signifikan.
Dengan nada tegas dan penuh optimisme, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi dan tata kelola yang bersih adalah kunci utama dalam menurunkan biaya ibadah haji.
# Baca Juga :Bupati dan Wabup Tabalong Ikuti Panen Padi Serentak Bersama Presiden Prabowo Subianto
# Baca Juga :Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Resmi Dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara
# Baca Juga :Seperti Soeharto, Presiden Prabowo Subianto Terima Penghargaan Tertinggi Kesultanan Johor
# Baca Juga :Sawit Menurut Presiden Prabowo Subianto, PT. Sapalar Yasa Kartika Barito Utara dan Sawitnya
“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Prabowo di hadapan para menteri.
Langkah ini disambut positif oleh publik, mengingat biaya haji selama ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Prabowo menilai, pelaksanaan yang transparan dan efisien akan membuat calon jemaah tidak lagi terbebani secara finansial.
Waktu Tunggu Haji Dipangkas Jadi 26 Tahun
Tak hanya soal biaya, Prabowo juga menyoroti lamanya antrean waktu tunggu haji yang kini mencapai 40 tahun di beberapa daerah. Ia menargetkan agar waktu tunggu tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 26 tahun, bahkan bisa lebih pendek ke depannya.
“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemangkasan ini merupakan bagian dari reformasi besar dalam sistem penyelenggaraan haji nasional, yang kini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah — lembaga baru yang dibentuk menggantikan badan sebelumnya.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi.
“Dia (Arab Saudi) maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Menteri Haji (Gus Irfan) sekarang sedang berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti kerja sama,” tutur Prabowo.
Dengan struktur kementerian, koordinasi antara kedua negara diharapkan menjadi lebih cepat dan efektif, terutama dalam urusan kuota dan fasilitas jemaah Indonesia di Tanah Suci.
“Kampung Indonesia” Pertama Akan Berdiri di Mekkah!
Gebrakan lain yang mengundang decak kagum datang dari hasil diplomasi langsung Presiden Prabowo dengan Kerajaan Arab Saudi. Ia mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi mengizinkan negara asing memiliki lahan di Kota Suci Mekkah.
