JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Dunia pertanian Indonesia diguncang! Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap skandal besar yang melibatkan 32 perusahaan produsen pupuk palsu di Tanah Air. Dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025), Amran menegaskan seluruh pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ada 27 perusahaan dan 5 lainnya terbukti 100 persen memproduksi pupuk palsu. Sisanya memiliki kandungan hanya 70 persen dari standar nasional. Semuanya sudah kami serahkan ke penegak hukum,” ujar Amran dengan tegas.
# Baca Juga :Mentan Amran: Tidak Ada Toleransi untuk Praktik Curang Rugikan Petani
# Baca Juga :Skandal Rp 27 Miliar! Dua Pejabat Kementan Dipecat Usai Ketahuan Minta “Jatah Proyek”
# Baca Juga :Supian HK Puji Kinerja Gemilang Polda Kalsel Sepanjang 2024: Kamtibmas hingga Pengungkapan Kasus Besar
# Baca Juga :Jaringan Mafia Tanah Berhasil Dibongkar Satreskrim Polres Tala, Tiga Orang Telah Dijebloskan Ke Sel
Kasus ini disebut sebagai praktik kejahatan terorganisir yang merugikan petani secara masif.
Tim investigasi Kementan menemukan ribuan ton pupuk oplosan yang dijual dengan label pupuk bersubsidi, padahal kualitasnya jauh di bawah standar.
Dari hasil pemeriksaan, pupuk-pupuk tersebut tidak hanya mengandung bahan aktif rendah, tapi juga dicampur dengan zat non-nutrisi yang berpotensi merusak tanah dan tanaman.
Amran menyebut para pelaku beroperasi dengan modus memalsukan label dan nomor izin edar untuk mengelabui petani dan distributor.
Semua Pelaku Jadi Tersangka, Izin Kios Dicabut
Sebagai bentuk ketegasan, Kementan telah menyerahkan seluruh berkas perkara ke aparat penegak hukum.
Tak hanya itu, 2.039 kios pengecer pupuk resmi juga telah dicabut izinnya karena terbukti memainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jangan coba-coba menaikkan harga pupuk bersubsidi. Siapa pun yang ketahuan, izinnya langsung kami cabut,” tegas Amran.
Kementan kini memperketat pengawasan jalur distribusi agar mafia pupuk tak lagi bisa bermain dari tingkat pabrik hingga pengecer.
Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan memberi arahan untuk revitalisasi total sistem pupuk nasional, mulai dari produksi, distribusi, hingga regulasi.
Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia terhambat karena harus melalui 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota.
