JAKARTA, Kalimantanlive.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa kuota tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk SPBU swasta pada tahun 2026 akan tetap berada di kisaran 10 persen.
“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).
BACA JUGA: Pertamina Bantah Lakukan Monopoli Penjualan BBM
Ia menjelaskan, pemerintah telah membuka peluang bagi seluruh badan usaha — baik milik negara maupun swasta — untuk melakukan impor BBM.
Pengaturannya dilakukan melalui kerja sama business to business (B2B) antara Pertamina dan pengelola SPBU swasta.
Bahlil memastikan bahwa meski sebagian volume BBM impor milik swasta belum terserap, Pertamina tidak akan merugi, karena kebutuhan nasional terhadap BBM tetap tinggi.
“Pemerintah tidak boleh zalim kepada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan mengatur pemerintah. Kita sama-sama membutuhkan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
