Setiap usulan raperda yang akan masuk dalam Propemperda 2026, lanjutnya, harus melalui seleksi ketat dengan dukungan naskah akademik yang jelas, kesiapan anggaran, serta analisis kebutuhan yang kuat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap rancangan peraturan benar-benar relevan dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
BACA JUGA: Banggar DPRD Kalsel Bahas Finalisasi Raperda APBD 2026: Tekankan Efisiensi dan Prioritas Pembangunan
“Penyusunan Propemperda bukan soal banyaknya raperda, tapi memastikan substansinya kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Said, menyatakan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung pembentukan perda yang lebih selektif dan berkualitas.
“Kami memastikan setiap usulan perda memenuhi kelengkapan administrasi, dasar hukum yang jelas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Direktorat Produk Hukum Daerah (Ditjen OTDA) Yuniar Putrianti turut mengingatkan agar daerah lebih fokus pada kualitas regulasi.
“Kemendagri mendorong penyusunan perda yang efektif, implementatif, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar mengejar jumlah,” tuturnya secara daring.
Sumber: DPRD Kalsel
