BANJARMASIN, Kalimantanlive.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin untuk peserta DPRD, dan salah satu hotel di Banjarmasin bagi jajaran kepala SKPD Pemprov Kalsel.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Program Brigade Pangan 2025
Pelatihan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, serta dihadiri Gubernur Kalsel H. Muhidin, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK.
Agung Yudha menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya alam agar menjadi berkah bagi masyarakat, bukan sumber ketimpangan. Ia juga mengingatkan pentingnya perubahan sikap dan tanggung jawab moral pejabat publik.
Sementara itu, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kegiatan ini, yang dinilainya memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam mencegah korupsi di daerah.
“Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari sistem yang transparan dan nilai-nilai kejujuran,” ujarnya.
