Selain membahas sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, Rakornas juga menjadi wadah penyelarasan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan efisien.
Ariadi Noor menegaskan bahwa konsistensi perencanaan pembangunan harus dijaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, agar arah pembangunan daerah tetap fokus dan berdampak langsung bagi masyarakat.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Dorong Pemuda Kobarkan Semangat Persatuan di Peringatan Sumpah Pemuda ke-97
Rakornas kali ini diikuti pula oleh lebih dari 23 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), termasuk Badan Perekonomian dan Investasi (BPI) Nusantara, yang mendorong penguatan kerja sama investasi daerah dan peningkatan potensi ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalsel.
Sumber: MC Kalsel
