Tak hanya aspek sistem, Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam mencegah korupsi. Pemerintah daerah secara berkelanjutan melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan penanaman budaya kerja berorientasi pelayanan publik dan akuntabilitas.
“Kami membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci mewujudkan lingkungan bebas korupsi,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Bupati berharap KPK dapat memberikan masukan strategis untuk memperkuat sistem pencegahan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Tanah Bumbu.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan stakeholder untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja dan tanggung jawab bersama demi masa depan Tanah Bumbu yang lebih baik,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 3.3 KPK, Maruli Tua, dan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan 3.6 KPK, Agus Kurniawan, beserta tim. Turut hadir Wakil Bupati H. Bahsanuddin, Ketua DPRD Andrean Atma Maulani, unsur pimpinan DPRD Tanah Bumbu, Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Kalimantanlive.com/MC Tanbu
Editor: elpian
