Air matanya menetes saat ia mengingat ucapan anaknya di rumah. “Anak saya bilang, ‘Bu, ibu kok nggak kerja lagi? Teman-teman bilang ibu sekarang di rumah terus.’ Saya jawab, ibu lagi capek. Tapi sebenarnya, saya menangis setiap kali dia bertanya.”
Setiap malam, ia memandangi seragam dinas yang masih tergantung rapi di lemari. Seragam itu, dulu kebanggaan keluarganya. Kini, menjadi pengingat pahit tentang pengabdian yang tak dihargai. “Saya dulu sangat bangga jadi ASN. Orang tua saya menangis bahagia waktu saya diangkat. Tapi sekarang, saya malah dihapus tanpa alasan,” katanya pelan.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel dan BKN Teken Komitmen Bersama Akselerasi Manajemen Talenta ASN
Meski hancur secara batin, Nike belum sepenuhnya kehilangan harapan. Ia percaya, kebenaran akan muncul pada waktunya. “Saya tidak minta dikasihani. Saya cuma ingin tahu, apa kesalahan saya. Kalau saya memang salah, saya siap diperiksa. Tapi jangan begini caranya. Jangan buat saya seolah tidak pernah mengabdi,” ujarnya dengan nada tegas yang disertai isak tertahan.
Bagi rekan-rekan kerjanya, sosok Nike dikenal disiplin dan lembut hati. Salah seorang mantan rekan di kecamatan yang enggan disebut namanya mengatakan, “Nike itu rajin dan tidak pernah bikin masalah. Kami semua kaget waktu dengar dia diberhentikan. Tidak ada alasan yang jelas.”
Kisah ini bukan sekadar potret seorang ASN yang kehilangan pekerjaannya. Ini adalah cermin buram birokrasi — tempat di mana kekuasaan kadang lebih kuat dari keadilan, dan suara lemah sering tak terdengar.
Kasus seperti ini semestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan lembaga kepegawaian. Setiap keputusan administratif yang menyangkut kehidupan seseorang seharusnya diambil dengan adil, transparan, dan berperikemanusiaan.
