“Saat ini baru ada 11 KRPPA yang aktif, dan dua kelurahan sedang dinilai di tingkat provinsi. Harapan kami semua kelurahan bisa memiliki KRPPA agar lingkungan makin aman dan layak bagi anak,” jelasnya.
Ananda menegaskan pelatihan ini merupakan bagian dari visi “Banjarmasin Maju Sejahtera” yang menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas pembangunan sosial.
BACA JUGA: Ziarah ke Makam Sultan Suriansyah, Pemkot Banjarmasin Tegaskan Pentingnya Merawat Akar Sejarah
Sementara itu, Kepala DP3A Banjarmasin, M Ramadhan, menyampaikan bahwa pelatihan diikuti 65 peserta dari unsur lurah, tokoh masyarakat, aktivis, hingga lembaga pendidikan.
Narasumber dari Kementerian PPPA RI memberikan materi selama dua hari agar peserta mampu memitigasi risiko kekerasan di tingkat RT maupun kelurahan.
Ia juga menekankan bahwa sistem pelaporan kini semakin responsif.
“Jika kasus bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, gunakan mekanisme lokal. Jika masuk ranah hukum, laporkan ke 112 agar ditangani UPTD PPA dan satgas,” ujarnya.
Ramadhan menambahkan, pendekatan lintas sektor penting agar isu kekerasan tidak lagi dianggap tabu di masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tahu cara mengenali tanda kekerasan, melapor, dan menangani kasus tanpa menambah trauma korban,” katanya.
Sumber: Borneotrend
