BATULICIN, Kalimantanlive.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang realistis, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (3/11/2025), dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2026.
Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Hasanudin, tersebut, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah. Turut hadir pimpinan SKPD, perwakilan Forkopimda, dan jajaran Perusda.
Mengawali penyampaiannya, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan konstruktif.
“Masukan dari fraksi-fraksi sangat penting dalam penyempurnaan RAPBD 2026. Pemerintah berkomitmen menyusun APBD yang realistis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Eryanto Rais.
BACA JUGA: Perkuat Kinerja Daerah, Bupati Tanah Bumbu Pimpin Langsung Rakor Tindak Lanjut SAKIP 2025
Menjawab berbagai catatan fraksi, pemerintah memastikan penyusunan RAPBD dilakukan secara proporsional serta sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Beberapa strategi utama yang menjadi perhatian meliputi:
-
Pengendalian inflasi daerah
Melalui penguatan ketahanan pangan, koordinasi TPID, serta percepatan program prioritas daerah. -
Pemerataan pembangunan
Fokus pada seluruh wilayah Tanah Bumbu agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. -
Peningkatan pendapatan daerah
Pemerintah menyiapkan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pencarian sumber PAD baru demi meningkatkan kemandirian fiskal.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyesuaian belanja tetap dilakukan secara selektif, tanpa mengganggu pelayanan dasar seperti:
-
Pendidikan
-
Kesehatan
-
Infrastruktur publik
Selain itu, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Pemkab menerapkan sistem keuangan berbasis digital serta memperkuat peran Inspektorat sebagai pengawas internal.
Untuk tahun 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun secara realistis dengan mengacu pada potensi riil lapangan. Strategi utama yang diterapkan mencakup:
-
Digitalisasi layanan pajak daerah
-
Optimalisasi retribusi
-
Penguatan koordinasi antar-SKPD pengelola pendapatan
Pemerintah juga menegaskan fokus pembangunan pada sektor pertanian, perikanan, dan energi sebagai penggerak ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
Dengan arah kebijakan tersebut, RAPBD 2026 diharapkan mampu mendukung pembangunan Tanah Bumbu secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
RAPBD yang kuat dan akuntabel diyakini menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.
Kalimantanlive.com/MC Tanbu
