JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Drama politik Riau memanas! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama sejumlah orang kepercayaannya. Tak hanya itu, uang dalam bentuk rupiah, dolar AS, dan pound sterling dengan total lebih dari Rp 1 miliar ikut diamankan sebagai barang bukti.
Dalam pantauan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025), salah satu orang kepercayaan Abdul Wahid, Tata Maulana, tiba sekitar pukul 18.56 WIB mengenakan kaus merah. Ia langsung digiring ke ruang pemeriksaan penyidik.
# Baca Juga :BREAKING! MKD DPR RI Umumkan Nasib Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir Hari Ini
# Baca Juga :Google Translate “Berevolusi”! Kini Didukung Gemini AI, Terjemahan Sekilat Kilat Petir dan Super Akurat!
# Baca Juga :Telkomsel Resmi Jual Paket ChatGPT Go! Cuma Rp 75 Ribu Dapat Kuota + Langganan AI Canggih 60 Hari!
# Baca Juga :Amitabh Bachchan Bayar Pajak Rp 240 Miliar! Jadi Artis Terkaya & Pembayar Pajak Tertinggi di India 2025!
“Tata Maulana adalah pihak swasta, orang kepercayaan Saudara AW,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Tenaga Ahli Gubernur Ikut Serahkan Diri
Tak hanya Tata, Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam (DMN), juga menyerahkan diri ke KPK. Dengan demikian, total 10 orang kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik.
“Penyidik sedang memeriksa Saudara DMN, selaku Tenaga Ahli Gubernur. Total yang diperiksa saat ini ada 10 orang,” ungkap Budi.
Para terperiksa masih berstatus saksi dan akan ditentukan status hukumnya dalam 1×24 jam sesuai prosedur OTT KPK.
Gubernur Riau Dibawa ke KPK
Sebelumnya, Abdul Wahid tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB. Ia dibawa dalam kloter pertama bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta lain yang turut diamankan dalam OTT di Pekanbaru, Riau.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menjelaskan detail kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur tersebut. Namun, dugaan kuat mengarah pada transaksi suap terkait proyek pengadaan dan pengelolaan dana publik di lingkungan Pemprov Riau.
