“Kemarin pak Wakil Bupati selaku Ketua TPPS menyampaikan, untuk dilakukan evaluasi lagi. Kegiatan mana saja yang belum optimal, bisa kita laksanakan di 2026, supaya penanganan stunting ini di 2026 di bisa lebih turun lagi dibawah 20 persen,” jelasnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, M Ardani, mengapresiasi Pemkab Kotabaru dalam upaya pencengahan dan percepatan penurunan stunting.
“Pemkab Kotabaru selama ini sudah bekerja keras untuk berupaya menurunkan stunting, banyak program yang dilaksanakan. Bukan hanya dari Dinas KB, tapi juga dari Dinkes, dan Bapperida setempat, jadi lintas sektor ini melakukan konvergensi seluruh kegiatan, kita patut apresiasi, karena kita juga melihat bukan hanya hasil tapi juga proses,” ungkapnya.
Dalam rakor ini juga diisi pemaparan dengan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Perwakilan BKKBN Prov Kalsel, terkait penguatan kampung keluarga berkualitas dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru.
Sedangkan Dinas Kesehatan tentang Upaya peningkatan kinerja petugas gizi dalam percepatan dan penurunana stunting di Kabupaten Kotabaru.
