Rapat koordinasi yang berlangsung mulai pukul 12.00 WIB tersebut diawali dengan jamuan makan siang dan diakhiri dengan sesi arahan kebijakan dari para pejabat kementerian terkait.
Melalui kehadiran Wakil Gubernur Kalsel pada kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan semakin solid dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan program Revitalisasi dan Digitalisasi Pembelajaran secara ketat.
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana publik, baik yang berasal dari APBN maupun partisipasi masyarakat, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.
“Kami juga mohon dukungan untuk pengawasan dan juga untuk pelaksanaannya, sehingga kita pastikan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dan dana-dana dari APBN itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kebocoran, tidak ada penyalahgunaan karena berbagai alasan,” ujar Mu’ti.
Mu’ti menekankan, keberhasilan program kementeriannya sangat bergantung pada partisipasi semua pihak. Itu termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Keberhasilan program-program kami ini sangat ditentukan oleh dukungan bapak-ibu sekalian, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan,” terangnya.
Kalimantanlive.com/don/adpim
Editor: elpian
