KI Kalsel juga menyoroti kualitas website pemerintahan sebagai media utama bagi masyarakat dalam mencari informasi.
Transparansi pengadaan barang dan jasa serta penguatan kelembagaan PPID turut menjadi aspek penting penilaian, mengingat keduanya berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran dan pelayanan terhadap permohonan informasi masyarakat.
BACA JUGA: Banjarbaru Sahkan Tiga Raperda Inisiatif, Perkuat Dasar Hukum Pembangunan Daerah
Bagi warga Banjarbaru, peningkatan keterbukaan informasi membawa manfaat berupa kemudahan akses layanan, kontrol publik terhadap anggaran pemerintah, serta penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat—mulai dari pendidikan, kesehatan, perizinan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
Melalui Monev ini, KI Kalsel berharap komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru semakin kuat dalam menghadirkan layanan informasi yang inklusif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemkot Banjarbaru pun menyatakan kesiapan memperkuat peran PPID sebagai garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: MC Bjb
