JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tetap berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, menyusul polemik terkait pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyarankan agar masyarakat mampu beralih ke asuransi swasta.
Wamenkes menekankan bahwa sistem BPJS tidak pernah dibatasi hanya untuk kelompok tidak mampu. Semua masyarakat—dari lapisan ekonomi terendah hingga tertinggi—berhak memanfaatkan layanan jaminan kesehatan nasional tersebut.
# Baca Juga :Prabowo Sidak RS Kardiologi Internasional di Solo: Didampingi Langsung Putra Presiden UEA, MBZ!
# Baca Juga :Pesawat Menteri Tambang Kongo Terbakar Saat Mendarat: Delegasi Panik Berloncatan Selamatkan Diri di Bandara Kolwezi!
# Baca Juga :PLAVE Pecahkan Rekor Gila: Album Baru ‘PLBBUU’ Tembus 1 Juta Kopi dalam Sepekan!
# Baca Juga :Terkuak Ladang Ganja Raksasa 51,75 Hektare di Aceh: 26 Titik Penanaman Dibongkar Bareskrim Polri!
“Itu klaim yang kepleset. BPJS itu untuk semua rakyat Indonesia, dari lapisan paling rendah sampai paling tinggi. Ratenya saja yang berbeda,” ujar Dante, Rabu (19/11/2025).
Ia mencontohkan bahwa sejumlah BUMN besar seperti Pertamina dan PLN pun bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, menunjukkan bahwa keikutsertaan tidak dibatasi oleh status ekonomi.
Wamenkes juga menjelaskan rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang nantinya akan dibagi menjadi dua kategori. Sistem KRIS memungkinkan peserta untuk melakukan top-up apabila ingin naik ke layanan VIP atau kelas lebih tinggi.
“Jenis layanannya bisa top-up. Kalau ingin VIP, BPJS tinggal top-up saja,” jelasnya.
Pernyataan Menkes sebelumnya memicu diskusi publik. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (13/11/2025), Menkes Budi Gunadi Sadikin menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyarankan agar peserta mampu sebaiknya menggunakan asuransi swasta, sehingga BPJS dapat fokus memberikan subsidi untuk masyarakat ekonomi lemah.
