BANJARMASIN, Kalimantanlive.com– Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan prioritas dan arah pembangunan Tahun 2026 menyusul disetujuinya Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 oleh DPRD Kalsel.
Diketahui, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026 sebagai Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pada Selasa (25/11/2025).
Penetapan Perda APBD yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH didampingi wakilnya H Kartoyo SM dan HM Alpiya Rakhman serta dihadiri Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman, ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun mendatang.
Sebelum penetapan perda dilakukan, pimpinan rapat, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mempersilahkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RAPBD 2026 melalui Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman.
Dikesempatan itu Alpiya Rakhman menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 ini dilakukan secara mendalam dan terstruktur.
“Badan Anggaran bersama TAPD telah melakukan serangkaian rapat intensif untuk memastikan RAPBD 2026 tersusun secara komprehensif dan sesuai arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini juga menyampaikan kondisi fiskal daerah yang harus dihadapi. Menurutnya tahun anggaran 2026 memerlukan penyesuaian belanja akibat menurunnya pendapatan transfer pusat dan penyesuaian ini harus dilakukan agar APBD tetap realistis dan dapat menjangkau program prioritas.
Dari laporan yang disampaikannya ada beberapa rekomendasi teknis dari Banggar, di antaranya optimalisasi PAD, efisiensi belanja dan penguatan sektor pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama yang harus dijalankan.
